Zona Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Ps 21 adalah bagian dari tatacara pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan (current payment) yg dilakukan melalui pihak ketiga  atas penghasilan wajib pajak dalam negeri dari pekerjaan dan atau jasa pribadi.

JikaWPnya WP LN maka pemotongan pajak semacam ini disebut PPh Ps 26

OBYEK PAJAK PPh PASAL 21

PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Final

PPh final adalah PPh yg pengena-annya sudah final sehingga tidak dpt dikreditkan dari total PPh yg terutang pada akhir tahun pajak.

PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan atas:

1         penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

2         penghasilan berupa hadiah undian;

3         penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4         pengh dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

5         penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Tarip PPh menurut UU No 17 Th 2000 (diatur dalam Ps 17)
A. Tarip Bagi WP Pribadi (tarip ini berlaku s/d th 2008)

B. Tarip Bagi WP Badan (tarip ini berlaku s/d th 2008)

Tarip PPh Menurut UU No 36 Th 2008 (yang berlaku Tahun 2009)

Tarif PPh Pribadi (berlaku bagi yang ber NPWP)

Bagi yang tidak punya NPWP taripnya lebih tinggi 20%

Tarip Badan berlaku Tarip Tunggal

                Tarip tahun 2009 adalah 28%

                Tarip tahun 2010 adalah 25%

Pengertian hukum pajak

Hukum pajak adl kumpulan peraturan yg mengatur hubungan antara pemerintah dg rakyat atau wajib pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak dan wajib pajak atau rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak sering disebut hukum fiskal. Pemerintah sbg pemungut dan administratur pajak disebut dengan Fiskus. Hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

Hubungan Hukum Pajak dg Hukum Perdata

Hubungan Hukum Pajak Dg Hukum Pidana

Hukum Pajak juga mempunyai sangkut paut dengan hukum pidana sebagaimana terkenal pada pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Ketentuan dari pembuatan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang Undang yang lain, kecuali ada Undang-Undang atau Ordonansi menentukan lain” (Susilo R., tanpa tahun, hal. 79).

Bea meterai adalah pajak atas dokumen dengan menggunakan benda meterai ataupun alat lainnya. Bea Meterai termasuk pajak karena memenuhi ke empat ciri pajak di atas.

Bea masuk dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu (tarip  ad valorum) atau berdasarkan tarip yang sudah ditentukan (tarip spesifik)

Bea Keluar dipungut atas barang-barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu (tarip  ad valorum) atau berdasarkan tarip yang sudah ditentukan (tarip spesifik)

Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Masing-masing jenis barang tertentu tersebut antara lain: tembakau, gula bensin, minuman keras. Cukai termasuk dalam pengertian pajak.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: retribusi parkir, retribusi jasa pelabuhan, retribusi pasar dan retribusi jalan tol. Retribusi tidak termasuk dalam pengertian pajak.

Scr ekonomis pajak langsung adl pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yg membayarnya. Pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan kpd pihak lain. Contoh:PPh. PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kpd orang/fihak lain untuk menanggungnya, WP harus memikul sendiri pajak itu walaupun pembayarannya bisa melalui pihak lain. Mis: karyawan membayar pajak melalui pemotongan gaji.

Ditinjau dari segi tata usaha negara, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala, mis setiap tahun, setiap bulan dsb.

Scr ekonomis pajak tidak langsung adl pajak yg dimaksudkan dapat dilimpahkan atau digeser oleh yg membayar kpd pihak lain atau pemikul. Contoh dlm PPN pemikul pajak tidak langsung adl konsumen. Dlm jenis pajak ini beban pajak bisa dilimpahkan oleh penjual kpd pembeli (pihak lain) atau sebaliknya dari pembeli kpd penjual. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN dan PPnBM serta Bea Meterai.

Ditinjau dr segi tata usaha neg, pajak tidak langsung adl pajak yg pengenaannya tidak dilakukan scr berkala. Pengenaan pajak tidak langsung biasanya dikaitkan dg tindakan, perbuatan, dan kejadian, misalnya tindakan berupa jual beli barang

Dalam pajak tidak langsung ada dua macam pergeseran beban pajak (tax shifting):

Pergeseran ke muka adl pergeseran beban pajak searah dg arus barang yaitu dari produsen kepada konsumen. Pergeseran jenis ini sifatnya menaikkan harga barang karena pembeli harus membayar barang ditambah pajak. Mis: penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dari produsen/pabrikan kepada pembeli, maka pembeli harus membayar sbs harga barang ditambah dg PPN

Pergeseran ke belakang adl pergeseran beban pajak bertentangan dg arus barang yaitu pembeli menggeser beban pajak kpd penjual. Pergeseran beban pajak jenis ini sifatnya menurunkan harga atau jumlah penerimaan uang yg dibayarkan oleh pembeli kpd penjual (produsen). Jadi jumlah uang yg diterima atau akan diterima penjual (produsen) dikurangi dengan PPN. Mis: penjualan tembakau dari petani kepada pabrik rokok, dalam hal ini pendapatan atau kas yang diterima oleh petani sebagai penjual  adalah sebesar harga dikurangi PPN.

Tata cara pendaftaran NPWP / PKP secara manual

WP mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke KPP atau KP2KP  setempat dg lampiran sbb:

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan tinggal (minimal kepala Desa) bagi WNA

Pendaftaran NPWP / PKP melalui Elektronik

1.      Cari situs Dirjen Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id

2.      Selanjutnya pilih menu e-reg (electronic registration)

3.      Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta

4.     Silakan masukke menu “Formulir Registrasi WPOP” isilah sesuai dg KTP anda

5.   Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yg berlaku selama 30 hari. Cetak isian Formulir Registrasi WPOP sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai WP.